Hukum

Kasus RS Udayana, eks Dirut PT DGI didakwa rugikan negara Rp25,9 M

3.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:01
31 JUL 2017
Ilustrasi
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Jaksa KPK mendakwa mantan Dirut PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini beralih nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), Dudung Purwadi telah memperkaya korporasi sebesar Rp6,78 miliar pada 2009 dan 17,99 miliar pada 2010 dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Bali.

Selain itu, Dudung juga didakwa telah memperkaya M. Nazaruddin dan perusahaannya, PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sebesar Rp 10,29 miliar dalam proyek tersebut.

Atas perbuatannya itu, jaksa menilai Dudung telah merugikan negara sebesar Rp25,95 miliar.

"(Terdakwa) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp25,95 miliar, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara," kata jaksa KPK Anto Kresno Wibowo saat membacakan surat dakwaan terhadap Dudung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (31/07/2017).

Jaksa melanjutkan bahwa Dudung melakukan beberapa perbuatan melawan hukum bersama Nazaruddin dan Made Mergawa dalam proyek pembangunan RS Universitas Udayana.

"Melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Bali tahun anggaran 2009-2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan," ujarnya.

"Sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum," ujarnya.

Menurut jaksa, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun dakwaan subsidernya, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terbaru
Hukum