Keamanan

Hindari paham radikal, pejabat harus ikut program bela negara

2.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:01
27 JAN 2017
Dok: Pendidikan bela negara. Foto: Antara
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Bekas pegawai kementerian keuangan dengan inisial TU diduga terlibat ISIS. Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Rizaldi menyarankan rekrutmen pejabat negara, perlu suatu format bela negara dengan penyesuaian agar jangan sampai hal ini terjadi.

"Karena bila pejabat negara yang membelot, jangan sampai ada informasi rahasia negara yang bisa dijadikan peta keadaan negara oleh teroris," kata Bobby saat dihubungi, hari ini.

TU, dan empat orang lainnya dideportasi dari Turki, tiga hari lalu melalui Bali, dan kini telah berada di Jakarta. Kelima WNI asal Cilincing, Jakarta Utara itu meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 15 Agustus 2016 menuju Thailand untuk selanjutnya terbang ke Turki. Kemudian, mereka ditangkap aparat keamanan Turki pada 16 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 waktu setempat setelah digerebek di kediaman mereka.  

Kementerian Keuangan membenarkan bahwa pria berinisial TU yang dideportasi dari Turki karena terlibat Islamic State of Iraq and Syria adalah mantan pegawai di Kemenkeu dengan pangkat terakhir III/C dan sudah berhenti atas permintaan sendiri.

Booby menyayangkan adanya ada mantan pejabat negara terlibat organisasi radikal dan sampai dideportasi. "Sangat disayang kan, tapi kami masih menunggu informasi resmi terkait status mantan pejabat tersebut," ujar Bobby.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, sebelum reformasi, sebelum seseorang menjadi PNS, harus diberlakukan Litsus dan penataran P4.

"Sehingga bila ada paham radikal bisa terdeteksi," kata dia.

Terbaru
Keamanan