Peristiwa

Takdir PRT yang lekat dengan kekerasan ekonomi

1.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
06:35
15 FEB 2017
Ilustrasi
Editor
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Rimanews

Rimanews – Hari ini, 15 Februari, adalah Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional yang ke-11, yang diinisiasi oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT).

Besarnya devisa dari PRT buruh migran dan jasa PRT lokal yang tidak hanya mengurus perut majikan tetapi juga “menggantikan” fungsi orang tua bagi anak-anak majikan tidak dapat dinafikan.

Akan tetapi, “takdir” mereka lekat dengan nuansa kekerasan, terutama kekerasan ekonomi. Hal ini dipotret secara apik oleh Vistamika Wangka dari Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia. Dalam sebuah artikel di Jurnal Perempuan, Vistamika memotret nasib PRT migran di Hongkong.

“Saya mendampingi seorang perempuan pekerja rumah tangga (PRT) migran, Yayuk, mengurus dokumennya ke KJRI Hong Kong. Petugas di front office mempersilakan saya masuk, tetapi Yayuk diminta menunggu di ruang tunggu bagian luar. Saya kaget, yang punya urusan bukan saya, mengapa saya yang dipersilakan masuk? Tetapi Yayuk mengingatkan saya dengan lembut, 'Memang begitu di sini, beda perlakuan untuk TKW dan non-TKW',” Vistamika membuka ulasannya dengan kisah bagaimana TKW mengalami diskriminasi bahkan oleh aparat pemerintah sendiri.

Menurut Vistamika, penderitaan utama PRT migran bukan itu, tetapi kekerasan ekonomi, yang didefinisikannya sebagai kontrol terhadap keuangan korban untuk mencegah mereka mengakses sumber daya, mengontrol pendapatan, mencukupi kebutuhan sendiri, dan memperoleh kemandirian ekonomi.

Pelaku kekerasan ekonomi dapat mengontrol dengan cara membatasi pendidikan, pelatihan kerja, dan kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan.

“Berdasarkan deskripsi ini, menurut saya perempuan pekerja rumah tangga mengalami kekerasan ekonomi karena terlihat aspek kekuasaan dan kontrol berkelindan membatasi perempuan mengakses sumber–sumber finansial,” katanya.

Dalam konteks penempatan pekerja rumah tangga migran di Hong Kong, pemerintah Indonesia memberi angin segar kepada pihak swasta untuk bertindak sewenang-wenang dengan mengintimidasi dan mengeksploitasi perempuan PRT secara ekonomi.

“Penyalur tenaga kerja sering bekerja sama dengan agensi Hong Kong melakukan berbagai cara untuk mengikat perempuan PRT agar tetap bekerja selama masa potongan, tak peduli seberapa buruk kondisi kerja yang dijalani,” jelasnya.

Dia mengutip cerita seorang TKW yang baru pertama ke luar negeri. Dia digaji di bawah ketentuan, tetapi dia terpaksa menerimanya. Sebab, kalau dia tidak setuju, dia diwajibkan membayar Rp 12.000.000 ke perusahaan penyalur di Indonesia.

Biasanya, gaji PRT akan dipotong 90% dari gaji bulanan selama 6 bulan. “Apesnya, mereka dipaksa untuk menandatangani tanda terima dengan angka yang sesuai dengan standard yang berlaku. Yang paling mengenaskan adalah, ketika periode potongan enam bulan berakhir, karena perjanjian di bawah meja antara majikan dengan agensi nakal, PRT dipecat secara sepihak. [...] PRT migran tanpa pilihan, harus kembali lagi ke agensi untuk mencari pekerjaan baru. Lagi-lagi, agensi membebankan biaya agen yang sangat besar, sehingga dalam setahun atau lebih, PRT migran tidak mendapatkan apa-apa. Semua penghasilan dinikmati oleh agen,” uangkap Vistamika.

Oleh sebab itu, dia mendesak para pemegang kepentingan untuk mengatur supaya tidak ada monopoli swasta serta pengaburan tanggung jawab negara terhadap pekerja rumah tangga.

“Kekuasaan swasta terbukti menghasilkan kekerasan ekonomi perempuan PRT,” katanya.

KATA KUNCI : , , ,
Peristiwa