Peristiwa

Tolak pabrik semen, petani Kendeng kembali geruduk Istana

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
16:15
20 MAR 2017
Petani Rembang berdemo menolak pembangunan pabrik semen Kendeng (Foto: Rimanews/Oki)
Reporter
Oki
Sumber
Rimanews

Rimanews - Puluhan petani menggeruduk kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, sore ini untuk menuntut penghentian proyek pembangunan pabrik semen di area Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

"Hari ini adalah hari ke-9 kita aksi dari hari Senin lalu. Kami mau sampaikan ke Pak Jokowi bahwa kami menolak pabrik semen di desa kami," ujar koordinator aksi, Joko Prayitno, di depan Istana Negara Jakarta, hari ini.

Aksi protes petani Kendeng ini berawal dari inkonsistensi Gubernur Ganjar terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) RI, perihal konflik antara warga dengan PT Semen Indonesia.

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), organisasi yang dibangun petani Kendeng, mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan PTUN Semarang No. 064/G/2015/SMG tertanggal 16 April 2015 dan putusan banding PTUN Surabaya No. 135/B/2015/SBY tanggal 3 November 2015.

Upaya PK itu bertujuan untuk membatalkan proyek yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup petani di kawasan pegunungan Kendeng. PK diajukan atas dasar penemuan bukti baru (novum), terutama dokumen pernyataan saksi palsu yang menyebutkan kehadiran dalam sosialisasi pembangunan pabrik semen.

MA lantas mengabulkan perkara dengan nomor registrasi 99 PK/TUN/2016 ini, yakni membatalkan objek sengketa atau pabrik semen yang akan dibangun. Putusan sendiri keluar pada Rabu, 5 Oktober 2016.

Namun, Gubernur Ganjar kembali menerbitkan izin lingkungan terbaru untuk PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Izin terbaru yang diterbitkan ini adalah untuk mengatur kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen Indonesia.  Penerbitan izin tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017. Keputusan Gubernur ditandatangani Kamis, 23 Februari 2017.

Unjuk rasa petani di depan Istana Negara, hari ini, dijaga ketat aparat kepolisian. Berkali-kali koordinator aksi berteriak agar Presiden memproses Ganjar.

"Karena memang kami sudah tidak lagi percaya dengan gubernur Jawa Tengah atas persoalan ini," ungkap Joko.

Terbaru
Peristiwa