Politik

Mengubah Birokrat Mata Duitan Ibarat Mimpi?

1.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:15
22 NOV 2014
Mantan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Suhardi.
Reporter
M.L.Maghfurrodhi
Sumber
Rimanews

Rimanews - Harapan masyarakat agar reformasi birokrasi segera terwujud dalam pelayanan publik, diibaratkan mengharapkan sesuatu sulit. Pasalnya, banyak birokrat dan pejabat publik dinilai masih bermental mata duitan.

"Mengharapkan reformasi birokrasi ini seperti mengharapkan PSSI juara dunia," kata mantan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Suhardi, dalam diskusi 'Revolusi Mental Layanan Publik' di Jakarta, Sabtu (22/11).

Diterangkan Suhardi, birokrat di banyak lembaga pemerintah, tidak hanya menjadikan layanan publik sebagai unit pemerintahan, tetapi juga unit ekonomi. Ada bisnis rente yang sangat menguntungkan para birokrat dalam memberikan pelayanan publik.

"Padahal, melayani publik memang merupakan kewajiban para pejabat lembaga publik, di mana anggarannya diambil dari APBN atau APBD, yang notabene uang rakyat," ujar dia.

Suhardi menilai, masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Jika pemerintah tidak membangun sistem untuk menutup celah praktik pungutan liar, atau bisnis rente dalam pelayanan publik, menurut dia reformasi birokrasi hanya cita-cita semu. Reformasi birokrasi, juga menuntut adanya pelibatan masyarakat.

"Saya setuju harus ada public engagement. Karena, tidak mungkin reformasi birokrasi terjadi, kalau masyarakat masih nevermind saja memberikan pungli, tips atau ucapan terima kasih kepada pejabat lembaga pelayanan publik," ujar Direktur PRISMA ini.

Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibnu Hamad mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

"Tahun 2014, tercatat hingga bulan September, kami menerima 2353 aduan. Ada yang soal BSM, beasiswa, apresiasi, minta bantuan dan sebagainya. Ini bagian dari upaya kami meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Praktik pungli, apalagi korupsi jasa layanan publik di lembaga-lembaga negara atau pemerintah, sangat diharapkan dapat diberangus melalui perubahan mental pejabat dan masyarakat.[]

Terbaru
Politik
Berita Terkait