Politik

Imparsial: Jokowi Jangan Berdalih Laporan TPF Munir Hilang

3.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:43
27 OKT 2016
Dok: Kaos bergambar aktivis HAM Munir saat aksi Kamisan di depan Istana Negara. Foto: Antara
Reporter
Andika Dwi Annur
Sumber
Rimanews

Rimanews - LSM HAM Imparsial mendesak Pemerintahan Joko Widodo mengambil langkah penting dan nyata untuk mencari dan segera membuka dokumen resmi hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir kepada publik, serta menindaklanjuti semua hasil temuan TPF.

"Pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa dan tidak boleh menjadikan hilangnya dokumen resmi TPF sebagai dalih atau alasan untuk mengingkari kewajibannya mengungkap pembunuhan munir hingga tuntas," kata Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf, di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Al Araf memandang belum ditemukannya dokumen resmi laporan TPF Munir menunjukkan bahwa tata kelola sistem adminisitrasi pemerintahan di negara ini sangat buruk. 

Menurut dia, hilangnya dokumen itu bukan hanya salah era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya, tetapi juga Pemerintahan Jokowi saat ini.

"Pemerintah masa SBY maupun pemerintahan masa Jokowi tidak bisa lepas tanggungjawab dari masalah ini karena hal ini merupakan masalah serius dalam tata kelola pemrintahan yang baik dan bersih," tandas Al Araf.

Sebelumnya, keberadaan dokumen resmi laporan TPF kasus Munir menjadi kontroversi di publik pascakeluarnya keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu kepada publik. 

Dalam menanggapi putusan itu, Pemerintahan Jokowi menyatakan laporan itu tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada di sekretaris negara. 

"Kemensetneg tidak pernah menerima laporan TPF Munir pada 2005," ujar staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay, beberapa waktu lalu.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
Politik