Politik

Australia tingkatkan pengamanan di kantor-kantor perwakilan Indonesia

1.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
06:54
10 JAN 2017
Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne
Reporter
Febrianto
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pengamanan di kantor-kantor perwakilan Indonesia di beberapa kota Australia termasuk di Canberra ditingkatkan menyusul adanya pengibaran bendera kelompok Papua Merdeka di KJRI Melbourne, Jumat lalu.

Sade Bimantara, juru bicara KBRI Canberra mengatakan telah ada peningkatan penjagaan keamanan berupa kerjasama dengan pihak kepolisian dan peningkatan patroli. Di Australia, selain kantor perwakilan Indonesia KBRI di Canberra, ada juga kantor-kantor Konsul Jenderal di Sydney, Melbourne, Perth dan Darwin.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh pengguna Facebook bernama Izzy Brown, terlihat seorang pria memanjat pagar gedung sebelah gedung KJRI Melbourne, lalu melompat ke bagian atap gedung dan membentangkan bendera Bintang Kejora, bergaris biru putih dengan bintang putih berdasar warna merah.

"Kami mendapat keterangan dari Polisi Federal Australia (AFP) bahwa perbuatannya telah melanggar hukum trespassing, yakni melanggar masuk ke properti milik orang lain tanpa izin." kata Sade Bimantara kepada Australiaplus, kemarin.

Dalam hukum di negara bagian Victoria, tindakan menerobos properti orang lain termasuk tindak kriminal dengan maksimum hukuman enam bulan penjara dan denda senilai $2.500, atau lebih dari Rp 25 juta.

Kelompok yang memasuki pelataran KJRI Melbourne diduga adalah simpatisan gerakan seperatis Papua Merdeka di Australia, yang menamakan diri Free West Papua, yang berbasis di Inggris. Pengibaran bendera dan kampanye oleh kelompok seperatis ini telah beberapa kali terlihat di Melbourne.

Bulan Agustus lalu misalnya, saat warga Indonesia sedang merayakan HUT RI ke-71 di Federation Square, simpatisan dari kelompok ini pun datang sambil membentangkan bendera dan spanduk.

Pihak KBRI menilai bahwa kelompok ini sedang mencari perhatian. "Kelompok ini sedang frustasi, karena mereka tidak mendapat dukungan baik dari pemerintah dan pihak oposisi Australia, dukungan publik pun sedikit hanya di dunia maya," kata Sade.

Menyampaikan aspirasi atau bentuk kekecewaan terhadap sebuah pemerintahan bukan menjadi hal yang dilarang, terutama di Australia yang memberikan kebebasan berekspresi bagi warganya. Tetapi KBRI mengaku terus berupaya untuk menjelaskan masalah Papua Barat, seperti program sosialiasi dan informasi baik di tingkat pemerintah, parlemen, LSM, diskusi soal Papua dan Indonesia timur, budaya dan festival, yang tahun lalu di Canberra, menurut Sade telah dihadiri 4.000 hingga 5.000 orang.

Terbaru
Politik