Politik

Ichsanuddin Noorsy ditanya soal rapat makar di UBK

1.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:33
10 JAN 2017
Dok. Pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy. Foto: Antara
Reporter
Dede Suryana
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, dicecar pertanyaan seputar pertemuan yang diduga membahas rencana makar dalam pemeriksaan selama lebih kurang 15 jam oleh penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Berkaitan dengan sejumlah tersangka makar. Saya ditanya hubungan saya dengan mereka. Termasuk hubungan saya dengan Ratna (Sarumpaet), Hatta (Taliwang), Rachamwati (Soekarnoputri) dan Sri Bintang Pamungkas itu yang ditanya," kata Noorsy, hari ini.

Noorsy menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Rachmawati Soekarnoputri, sejak pukul 10.00 WIB kemarin dan keluar sekitar 01.00 WIB dini hari tadi. Dia dicecar sebanyak 22 pertanyaan dan dituangkan dalam 28 halaman. Dia di antaranya ditanya seputar pertemuan pada 17 November 2016 dan 20 November 2016 di kampus Universitas Bung Karno dan kehadiran dirinya saat Aksi Bela Islam pada 2 Desember di Monas. 

Rachmawati ditangkap beberapa jam sebelum Aksi Bela Islam dihelat, bersama beberapa orang yang dituding hendak melakukan makar, seperti Kivlan Zen, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, dan musisi Ahmad Dhani, meski kemudian Rachmawati dilepaskan setelah diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Rachma disangka merencanakan dan mendanai rencana aksi penggulingan pemerintahan yang sah dengan cara menggeruduk gedung DPR/MPR.

Noorsy mengaku, pada pertemuan 17 November dirinya menjadi pembicara dan bercerita tentang mekanisme demokrasi korporasi. Pertemuan itu, kata dia, adalah acara bedah buku "Revolusi Belum Selesai". "Karena Bu Rachma tidak datang maka saya menjadi pembicara demokrasi korporasi," ujarnya.

Lalu pada 20 November, dirinya kembali menjadi pembicara, membahas tentang isu strategis dan kekinian, termasuk rencana penegakan hukum dalam konstruksi penistaan agama. Selain itu, dirinya menyampaikan isu strategis yang muncul di panggung internasional yaitu mengenai kemenangan Donald Trump. 

"Sedangkan isu kekiniannya adalah dampak dari kalahnya Cina di konflik laut Cina Selatan yang akan membawa pertarungan lebih tajam tentang posisi amerika terhadap cina dan itu berdampak ke indonesia," jelas Noorsy 

"Dan itu berkaitan dengan posisi perekonomian dan ini tidak lepas dengan para pihak yang bertahan di perekonomian. Itu berarti menyangkut bagaimana sebenarnya perencanaan pembangunan penegakan hukum yang harus relevan dan cocok dengan pembangunan ekonomi," sambung dia.

Selain pertemuan-pertemuan itu, Noorsy juga dicecar oleh penyidik tentang amandemen UUD 1945. "Gagasan besar dari pertemuan itu adalah kembali ke UUD 1945". 

Kepada penyidik, ia menyebut bahwa amandemen UUD 1945 ke UUD tahun 2002 dilakuka tanpa kajian akademik dan riset yang cukup dan tergantung modal. "Modal apa yang Anda mau ambil? Modal Amerika atau modal Prancis. Padahal sesungguhnya pada November 1998 sudah terjadi perubahan, khususnya pasal 6 ayat 2 tentang residen dan wakil presiden dipilih lima tahun sekali dan sesudahnya dapat dipilih kembali lalu diubah sesudahnya dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatannya," jelasnya.

Sementara amandemen 2002, kata dia, tanpa kajian akademik, sehingga dipersoalkan banyak orang dengan usulan dikembalikan ke UUD 1945.

"Di sini saya ditanya apakah konsep kembali ke UUD 45 itu sudah ada kajian akademik atau tidak. Saya bilang saya tidak tahu dan tidak ngerti, tapi yang menarik adalah jadi bagaimana kalau kembali secara politik, kalau memang proses politik dan jika keputusan politik adalah sah, ya sah saja. Walaupun secara akademik dia bisa dilakukan kajian lebih dalam," tutup Noorsy.

Terbaru
Politik