Politik

Hanura usul penghapusan ambang batas parlemen

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:51
12 JAN 2017
Dok. Paripurna DPR. Foto: Antara
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang mengusulkan penghapusan ambang batas perolehah kursi di parlemen alias parliamentary threshold.

"PT menurut saya enggak perlu lagi. Tapi terserah, kan saya patuh aturan. Kalau memang dalam keputusan Pansus berbeda, ya itu kan mereka sudah berpikir secara maksimal. Tapi yang benar dengan situasi dan kondisi sekarang ini, saya kira enggak perlu ada," kata OSO, sapa akran Osman di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.

Ambang batas parlemen mulai digunakan pada Pemilu 2009 silam dengan angka 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Parliamentary threshold dinaikan menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012. Angka ini berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD, namun 14 partai politik melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya MK memutuskan PT tetap 3,5 perse, namun hanya berlalu untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.

Usulan penghapusan PT, menurut OSO, karena pembatasan itu tidak mengakomodasi partai-partai kecil untuk berkiprah di legislatif

"Partai besar jangan merasa dirinya sudah besar. Jangan ada dusta di antara kita. Mau menang silakan berjuang tapi jangan mematok jumlah itu unuk mempengaruhi sesuatu. Kita harus berani mengatakan tidak dan memberi kesempatan kepada semua rakyat Indonesia," ujarnya.

"Jangan mengunci partai-partai kecil untuk berkembang atau menutup partai yang masuk," sambung dia.

Untuk memuluskan usul penghapusan ambang batas parlemen ini, dia mengaku akan melakukan gerilya kepada pimpinan partai politik. "Saya akan lakukan pertemuan dengan pimpinan parpol agar PT ini dihapus," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Terbaru
Politik