Politik

Ahok terbitkan SK cagar budaya makam Mbah Priok

6.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:49
17 FEB 2017
Dok. Makan Mbah Priok
Reporter
Dede Suryana
Sumber
Rimanews

Rimanews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan Makam Mbah Priok sebagai cagar budaya di kawasan yang saat ini masih berstatus kawasan industri itu.

"Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI akan segera membuat SK Gubernur. Saya minta untuk segera diterbitkan," kata Basuki di Balai Kota, seperti dilansir laman resmi Pemprov DKI Jakarta hari ini.

Sehari sebelum Pilkada DKI, Ahok sempat mengunjungi makan Mbah Priok untuk mencari solusi sengketa makam Mbah Priok dengan PT. Pelindo yang menjadi penyebab peristiwa berdarah Koja pada April 2010 silam. Kerusuhan kala itu dipicu oleh rencana eksekusi tanah di dalam area Terminal Peti Kemas Tanjung Priok oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Penggusuran ini ditentang oleh warga yang kemudian berubah menjadi bentrokan antara warga dengan Satpol PP.

Ahok mengatakan, SK Gubernur dikeluarkan agar memiliki kekuatan hukum karena kawasan tersebut sudah diberikan oleh PT Pelindo 2. Ahok juga mendorong ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad untuk segera membuat yayasan sehingga tidak ada lagi permasalahan mengenai status lahan. 
"Kemudian izin lokasi untuk mendapatkan sertifikat dari BPN," ucapnya.

Meski demikian, Ahok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta belum bisa memberikan hibah kepada yayasan. Karena sesuai dengan ketentuan, yayasan baru bisa mendapat hibah setelah tiga tahun pembentukan.

"Hibah belum bisa diberikan, harus tiga tahun pembentukan dulu," tuturnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Catur Laswanto menambahkan, pihaknya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim cagar budaya. Nantinya, tim akan memberikan rekomendasi kepada gubernur, yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan kawasan cagar budaya.

"Saya usahakan secepatnya karena kan kami mesti konsultasi dengan tim cagar budaya, nanti dari tim itu memberikan rekomendasi kepada gubernur. Itu lah dasar untuk menetapkannya," tandasnya.

Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
Politik