Politik

Ketua Muhammadiyah: amendemen UUD 45 jadi masalah

1.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
11:37
13 MAR 2017
dok. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai, amendemen UUD 45 menjadi persoalan bangsa ini, karena memberatkan pemerintah dan institusi pemerintah.

“Kalau hari ini, kita mempersoalkan ada sekelompok kecil orang yang memegang kekuasaan ekonomi kemudian mulai masuk kepada kekuasaan politik, lalu ditimpahkan hanya pada rezim pemerintahan sekarang, itu tidak adil. Karena akar masalah adalah dari diamendemen UUD 45,” kata Haedar, seperti dikutip Suara Muhammadiyah hari ini.

Dia karena itu mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk bisa melihat permasalahan dengan tepat, bahwa selalu ada problem dalam setiap pemerintahan dan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Tetapi pada saat yang sama kita juga memiliki kewajiban untuk terus memperbaikai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa saling menyalahkan satu sama lain,” katanya.

Di bagian penjelasannya, Haedar menyebutkan, saat ini banyak produk undang-undang yang justru menjadi masalah, yang antara lain pernah di-judicial review oleh Muhammadiyah karena yang memimpin bangsa ini tidak paham betul tentang hakekat berbangsa dan bernegara.

Padahal, menurutnya, sewaktu merumuskan dasar  negara Pancasila dan UUD 45, para pendiri bangsa kaya sekali akan falsafah kebangsaan. 

“Saya baca betul semua risalah dalam perdebatan dalam sidang PBUPKI, ternyata para tokoh bangsa paham betul tentang falsafah bangsa, denyut nadi kebangsaan kita, agama yang ada di bangsa ini,” jelasnya

Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
Politik