Politik

Siapa ambil untung di air keruh?

2.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
06:10
14 MAR 2017
Penulis
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Rimanews

ANALISIS – Pilkada DKI putaran kedua sudah memasuki masa kampanye. Masing-masing pasangan calon pasti mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam sebulan ini untuk menggenjot elektabilitas yang akan ditentukan 19 April mendatang saat pencoblosan.

Akan tetapi, ada beberapa cara yang dari sisi kerukunan kurang elok, yakni eksploitasi kasus “penolakan” salat jenazah terhadap mayat pendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan kasus kedua adalah ulah sebagian jemaah masjid Attin yang disebut mengusir calon wakil gubernur nomor urut 2.

Pada dua kasus tersebut, kedua kubu (Ahok-Djarot dan Anies-Sandi) mempunyai versi masing-masing.

Pada kasus pertama, kubu Anies menilai apa yang terjadi pada jenazah Hindun (78) yang dikabarkan ditolak sebuah mushalla untuk disalatkan adalah hoax belaka. Menurut versi ini, Nenek HIndun meninggal seminggu lalu jam 13.30 dalam suasana hujan gerimis. Jam 18.00 Hindun disalatkan di rumahnya dengan pertimbangan jika salat di mushalla waktunya tak cukup karena harus segera ke pemakaman. Jam 19.30, Hindun baru bisa dimakamkan karena hujan lebat tak kunjung reda.

Di sisi lain, kubu Ahok menggoreng isu ini dengan menyebut jenazah Hindun ditelantarkan pengurus masjid setempat karena mendukung Ahok. Tim pemenangan Ahok-Djarot segera mengunjungi lokasi dan menyebarluaskan kasus ini di media sosial, dengan foto-foto yang cukup dramatis.

Ahok pribadi pun kemudian mengunjugi rumah keluarga Hindun dan melakukan pertemuan tertutup. Setelah itu, dia meminta awak media yang membuntutinya untuk tidak lagi memberitakan ini dengan alasan sangat memalukan.

Pada kasus dugaan pengusiran terhadap Djarot saat menghadiri undangan haul Supersemar di masjid Attin, TMII, pun ada dua versi. Versi kubu Anies, Djarot hanya disoraki dan anggota jemaah lainnya yang membantu mengawal dan menenangkan beberapa provokator.

Sementara itu, di pihak Ahok-Djarot, pengusiran ini dikemas menjadi penzaliman terhadap Djarot sebagai tamu undangan di acara tersebut. Isu pun berkembang menjadi serangan terhadap Anies sebagai pendukung Orde Baru dengan mengobral foto bersama Tommy Soeharto di acara tersebut.

Mana yang benar?

Pertanyaan ini sulit dijawab karena kedua peristiwa sudah keruh oleh prakondisi (isu Pilkada), prasangka, dan cara pandang sang sohibul hikayat menyuguhkan kisah. Terlepas dari itu, muncul pertanyaan, bagaimana jika kita salahkan saja kedua kubu yang terlalu mengeksploitasi apa saja untuk kepentingan mereka, termasuk menggoreng isu agama?

Jika mengamati ujaran-ujaran di media sosial, rasanya lebih enak menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, karena jika memanfaatkan pengetahuan untuk menganilisis fenomena seperti ini, kita akan seperti judul film Warkop DKI “Maju Kena Mundur Kena”. Jika analisis kita terkesan memihak Ahok, kita akan dituduh munafik; jika amatan kita tampak membela Anies, buzzer kubu Ahok akan melakukan bullying yang tidak kalah sengit.

Pertarungan politik yang seharusnya bisa sehat dan dibicarakan dengan santai telah menjadi pertarungan terbuka yang binal. Dalam situasi ini, kebenaran menjadi tidak menarik karena keadaan memaksa orang untuk salah di posisi mana pun.

Jika Anda memutuskan golput dan itu diketahui teman-teman, Anda akan dihabisi sebagai orang munafik karena apatis terhadap isu krusial seperti kepemimpinan, kecuali Anda anggota HTI yang tidak mau terlibat pemilu yang haram ini—menurut mereka. Jika memilih Ahok, Anda bisa dicap pendukung kaum kafir oleh sebagian kubu Anies. Jika memilih Anies, Anda akan digelari tiran agama dan beragama pada tataran kulit saja. Serba salah!

Politik seharusnya hadir bersama nilai dan moral, akan tetapi dalam situasi ini politik tak ubahnya peluru, yang netral belaka tergantung siapa yang mengendalikannya.

Bagi pihak-pihak yang berseteru, pertama mereka akan melekatkan konotasi-konotasi. Misalnya, pendukung Anies oleh kubu Ahok dikonotasikan militan; pendukung Ahok dikonotasikan liberal. Konotasi tak sehat seperti ini akan berbahaya jika sampai usainya gelaran Pilkada tidak berhenti. Ini akan membelah kohesi masyarakat kita.

Jadi, mana yang benar? Jika Anda masih memaksa mencari mana yang benar, pertanyaan selanjutnya adalah kebenaran versi siapa dan untuk kepentingan siapa?

Jika Anda berpikir kebenaran versi Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan, masing-masing kubu mempunyai ahli agama yang siap memberikan fatwa, yang berbeda tentu saja. Anda makin bingung? Namanya juga kondisi sudah keruh, Anda akan sulit melihat menggunakan mata telanjang.

Daripada pusing, ini kesempatan bagus bagi Anda untuk menggunakan fatwa sendiri. Ingat, fatwa untuk diri sendiri, jangan dipaksakan ke orang lain karena Anda belum memiliki sertifikat sebagai ahli fatwa—bukankah akhir-akhir ini serba sertifikasi? Meskipun yang mensertifikasi sendiri tidak diketahui dari mana mereka dapat sertifikat untuk melakukan sertifikasi. Fatwa dari diri sendiri dan untuk diri sendiri mungkin lebih benar karena ketika memutuskan, Anda tidak dipengaruhi oleh ketebalan amplop dari si peminta fatwa.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid
Politik