Politik

Pemerintah diminta buat aturan pembubaran partai korup

1.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
07:25
20 MAR 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Zainal Airifin Mochtar mendesak pemerintah untuk membentuk aturan yang tegas terkait kejahatan yang dilakukan partai politik, khususnya terkait tindak pidana korupsi.

Menurutnya, sampai saat ini pelaku korupsi tidak jauh-jauh dari lingkaran partai politik, seperti dalam kasus mega Proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 Triliun yang pelakunya kebanyakan dari Kader Partai Politik. Dalam pandangan Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, partai Politik sebenarnya bisa dibubarkan walaupun sulit direalisasikan baru dengan dua cara.

"Pembubaran partai dengan memandang partai adalah korporasi atau pembubaran partai dengan mengikuti logika Mahkamah Konstitusi, masuk ke gugatan MK. Dua-duanya ada ribetnya: memandang partai sebagai korporasi, tidak mudah karena metode pertanggungjawaban dan pembuktiannya," katanya di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jakarta kemarin.

Zaenal Arifin menjelaskan, memandang partai sebagai korporasi juga terlalu lompat karena partai bukan badan hukum swasta. "Panjanglah kalo kita perdebatkan," ujarnya.

Untuk metode penghukuman partai dengan membawa ke MK, ia juga sangat pesimistis. Pemerintah akan berpikir dua kali jika akan membawa kasus hukum itu ke MK, karena partai pengusung utamanya saja melakukan korupsi.

"Membawa ke MK juga sedikit agak risih, karena pengaju untuk pembubaran partai adalah pemerintah. Nah sekarang PDIP banyak disebut di situ (kadernya banyak yang disebut dalam dakwaan e-KTP). Saya gak tahu seberapa bodoh PDIP untuk mengajukan pembubaran partai padahal dia terlibat juga dan dia adalah yang menjalani pemerintahan sekarang," jelasnya.

Demi perbaikan kedepan, ia meminta kepada pemerintah untuk tetap memikirkan efek jera kepada Parpol yang melakukan korupsi.

"Memang kedua-duanya agak risih cuma bayangan saya bicara soal perbaikan ke depan. Saatnya kita harus berfikir secara hukum membuat mekanisme supaya kejadian seperti ini tidak seenaknya terjadi. Rumit dan tidak sederhana, Tapi Harus kita pikirkan caranya," harapnya.

Mantan kepala Pukat UGM itu menjelaskan bahwa laku korupsi selalu melibatkan kaitan yang panjang dari hulu ke hilir, mulai dari soal kualitas partai, kualitas kandidat dari partai, hingga sistem pemilu, dan tak kalah penting yakni soal pembiayaan partai. Tatkala semua itu belum selesai, kejadian ini akan terulang terus-menerus.

"Kalo sekarang kita kaya beli kucing dalam karung aja kan. Yang begini-begini selama tidak diperbaiki menurut saya partai akan menjadi sarangnya para pemain seperti ini," pungkasnya.

Terbaru
Politik