Politik

DPR berharap banyak pada Dewan Komisioner OJK terpilih

3.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:32
09 JUN 2017
Dok. OJK
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Komisi XI DPR RI telah memilih Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemarin malam. Ketujuh DK OJK yang terpilih adalah Wimboh Santoso sebagai ketua, dan enam wakil ketua masing-masing Riswinandi, Heru Kristiyana, Nurhaida, Tirta Segara, Husein dan Ahmad Hidayat.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, mengatakan pansel di Komisi XI DPR RI serius dan cermat untuk mencari serta menemukan orang-orang yang layak, berintegritas, punya rekam jejak bagus, kapasitas, kapabilitas, dan kredibel sehingga mampu berkontribusi dalam memajukan dan menjaga kestabilan industri keuangan. Hal ini penting, mengingat OJK adalah lembaga strategis yang berpengaruh kuat dalam menciptakan kestabilan keuangan dan perekonomian Negara.

Heri berharap, komisioner OJK terpilih mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, stabil, kuat dan berkelanjutan. Perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja, menciptakan kemandirian, mempersempit ketimpangan, memajukan kesejehateraan umum untuk sebesar-besarnya keadilan. Untuk sampai ke situ, maka sistem keuangan sebagai salah satu komponen penting dalam perekonomian harus mampu menggerakkan seluruh sektor, menjamin perlindungan, dan menjalankan fungsi intermediasi seluruh sektor ekonomi produktif secara total.

"Dan OJK sebagai salah satu pilar penting untuk mencapai itu semua. Sebab itu, OJK harus diisi oleh orang-orang yang layak, kredibel, dan profesional," ujar Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.

Selain itu, orang-orang yang terpilih harus orang memahami dan menginternalisasi betul sejarah lahirnya UU Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU itu mengamanahkan adanya perlindungan konsumen dan masyarakat dari aktivitas jasa keuangan.

"Sebagaimana dalam UU 21/2011 tentang OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (a) Terselenggara secara teratur, adil, tranparan, dan akuntabel; (b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat," katanya.

Sementara itu, UU tersebut, sebagaimana pada Pasal 28-31, mengamanahkan OJK untuk melakukan pokok-pokok, yaitu memberikan informasi dan edukasi, meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, mengeluarkan ketentuan mengenai perlindungan konsumen.

"Nah, calon-calon yang terpilih harus orang-orang yang mampu berpihak pada konsumen. Orang-orang yang bisa melindungi kepentingan konsumen dan memberikan pelayanan sebesar-sebesarnya kepada mereka," kata politisi Gerindra itu.

"Menjadi komisioner OJK tidak gampang. Mereka diamanahi tanggung jawab untuk menghadirkan sistem keuangan yang kuat, aman, dan adil. Untuk sampai ke situ, dilakukan pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian penuh dan secara simultan melakukan perlindungan konsumen jasa keuangan. Pada konteks ini, investor--penyetor dana--penabung yang selanjutnya disebut sebagai surplus unit, musti diatur, diawasi, sekaligus dilindungi hak-haknya dalam sebuah sistem keuangan (lembaga bank dan non bank) yang stabil sampai ke peminjam--pengusaha---penerima dana atau yang sering disebut sebagai defisit unit," jelas Heri.

Selain itu, dia menjelaskan, komisioner OJK yang baru diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan kepada masyarakat dari praktek-praktek yang tidak fair dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Sebab, berdasarkan survei, lebih dari 50% penduduk Indonesia belum memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Mayoritas penduduk Indonesia, kata Heri, belum kompeten dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara literasi keuangan dengan kestabilan sistem keuangan. Artinya, semakin terampil masyarakat menggunakan produk/jasa keuangan, maka sistem keuangan semakin stabil. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak terampil masyarakat dalam menggunakan produk/jasa keuangan, maka sistem keuangan semakin tidak stabil.

"Ke depan, orang-orang yang terpilih nanti adalah mereka-mereka yang punya komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan literasi keuangan masyarakat yang masih bisa disebut minim," kata Heri.

KATA KUNCI : , , ,
Politik