Politik

Sekolah seharian, bagaimana nasib Madrasah Diniyah?

11.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:33
16 JUN 2017
Dok. Siswa SD memberi jajan di sela istirahat sekolah
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ormas Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (MADANI) tidak sepakat dengan wacana sekolah seharian alias full day school karena dianggap mengesampingkan sekolah informal seperti madrasah diniyah.

"Kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan itu masih debatable. Selain itu, konsep full day school masih cacat secara konstitusional karena dalam UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003, mengakui keberadaan sekolah formal, nonformal dan informal," kata pelopor ormas MADANI, Idy Muzzayad di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Gandaria Selatan, Jakarta, tadi malam.

Kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendi mewajibkan sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar seharian selama lima dalam sepekan menjadi pusat perbincangan di berbagai kalangan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung wacana Muhadjir menerapkan konsep perpanjangan jam sekolah itu. Meski tetap menyarankan dibuat proyek percontohan terlebih dulu untuk menjajaki pasar.

Muhadjir mengatakan alasan menggagas kebijakan sekolah sepanjang hari (full day school) untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta, antara lain untuk membuat anak memiliki kegiatan di sekolah dibandingkan berada sendirian di rumah ketika orang tua mereka masih bekerja.

Menurut Muhadjir, dengan menambah waktu anak di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan mengaji sampai dijemput orang tuanya usai jam kerja. Dan, anak-anak bisa pulang bersama-sama orang tua mereka, sehingga ketika berada di rumah, mereka tetap dalam pengawasan, khususnya orang tua.

Untuk merelisasikan kebijakan itu, Mendikbud kini tengah getol bersosialisasi hingga meminta pendapat tokoh-tokoh mengenai positif dan negatif dari program ini. Kemarin, Mendikbud menemui Ketua MUI Ma'ruf Amin untuk meminta "fatwa" mengenai kebijakan sekolah seharian.

KH Ma’ruf meminta Mendikbud tidak mewajibkan seluruh sekolah untuk mengikuti program ini, karena tidak semua sekolah siap dengan kebijakan ini. MUI juga akan merumuskan sejumlah rekomendasi terkait kebijakan pendidikan yang menuntut sekolah melangsungkan jam belajar sampai delapan jam sehari, selama lima hari dalam sepekan. 

Menurut Idy Muzzayad, wacana full day school masih diperlu dikaji lebih dan dipertimbangan secara lebih matang. Sebab jika pemerintah memaksakan program ini dilaksanakan, maka secara tidak langsung telah mengesampingkan pembelajaran Madrasah Diniyyah dan Pondok Pesantren yang selama ini telah hidup dan mengakar di masyarakat indonesia.

"Padahal pondok pesantren adalah lahan dakwah yang sangat efektif untuk meredam kelompok radikal yang ada saat ini," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Iddy Muzzayad bersama beberapa tokoh mulai dari Wakil Rois A’am PBNU, KH Miftahul Akhyar, Ketua Dewan Pembina MADANI sekaligus Ketum PPP, M. Romahurmuziy dan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, KH Muhyidin juga melaksanakan Halaqoh Ulama dan Launching Audisi Da’i Muda Indonesia.

Iddy juga mengatakan bahwa MADANI mendukung fatwa MUI tentang penyebaran informasi hoax dan fitnah. Sebagai organisasi yang anti dengan informasi hoax, MADANI, Idy Muzzayad menyampaikan bahwa untuk menghindari pembenaran yang dekonstruktif maka diperlukan jalur dakwah yang rahmatal lil alamin.

MADANI juga mendorong pemerintah untuk secara konsisten memperhatikan pondok pesantren  yang ada di Indonesia melalui pemberdayaan dan memperkuat eksistensi Madrasah Diniyah serta segera mengesahkan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang saat ini sudah masuk dalam Prolegnas DPR RI. 

Dalam sambutannya KH Muhyidin, selaku tuan rumah, mengapresiasi kehadiran Wakil Rois A’am, KH. Miftahul Akhyar dan Ketum PPP, Rommahurmuziy alias Romi. Menurutnya acara ini merupakan langkah kongkret untuk konsolidasi ulama bersama ketum PPP yang notabene cucu Kyai Wahab Chasbullah.

Sementara Romi mengaku sangat gembira karena ada kelompok masyarakat seperti Madani yang peduli mengawal fatwa MUI untuk melakukan Dakwah bil hikmah melawan hoax dan fitnah yang saat ini sudah marak terjadi di Media Sosial. 

"MADANI sebagai lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam merasa terpanggil untuk ikut menguatkan NKRI dan Pancasila melalui Dakwah yang benar dan toleran," ujarnya

Romi berharap agar MADANI bisa lebih berkontribusi dalam mengembangkan peradaban Islami melalui kegiatan dakwah bilhikmah dan pendidikan berkarakter akhlakul karimah, sesuai dengan visi yang dirumuskan.

Wakil Rois A'am PBNU, KH. Miftahul Akhyar mengatakan, perlu adanya kewaspadaan dari masyarakat khususnya generasi muda dalam menyikapi berita hoax dan fitnah. 

"Kalau ada sebuah kabar tentang sesuatu atau seseorang yang menyatakan ini dan itu, maka jangan langsung terprovokasi, langsung dipercaya dan disebarkan begitu saja. Perlu tabayyun (tabayyun terhadap pemberitaan tersebut)," jelasnya.

Politik