Politik

Menyeret istri dalam pusaran korupsi

9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
11:00
22 JUN 2017
Istri Gubernur Bengkulu (2016-2021) Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari.
Penulis
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Rimanews

Belakangan, sejumlah istri politisi atau pejabat turut terseret kasus korupsi bersama suami mereka. Para istri ini biasanya berperan sebagai perantara suap, atau penadah proyek yang di dalamnya suami mereka bertindak sebagai salah satu penentu kebijakan.

Dalam catatan Rimanews, terhitung sejak 2011, terdapat lima pasutri yang pernah mendekam dalam Hotel Prodeo milik KPK dan Rutan cabang KPK.

1. M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni
Nazaruddin, yang juga bekas Bendahara Partai Demokrat ini ditangkap di Cartagena, Kolombia pada 8 Agustus 2011, lantaran terlibat kasus suap di Kemenpora dan korupsi pembangunan Wisma Atlet Jaka Baring, Palembang.

Sementara itu, Neneng Sri Wahyuni, istri dari Nazaruddin yang juga sempat kabur ke Malaysia, akhirnya ditangkap dan ditahan KPK pada 13 Juni 2012 di rumahnya di kawasan Pejaten, Pasar Minggu. Neneng terlibat korupsi pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kemenakertrans. Nazar dan Neneng kini menjadi penghuni Lapas Sukamiskin. Neneng di lapas wanita, Nazar di lapas pria.

2. Mantan Bupati Karawang dan Istri
Bekas Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nur Latifah ditangkap KPK pada tahun 2014. Ade dan Nur Latifah ditangkap karena telah bersekongkol melakukan praktik pemerasan terkait izin pembangunan mal di Karawang.

3. Wali Kota Palembang dan Istri
Penahanan terhadap Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyitoh dilakukan pada 10 Juli 2014. Keduanya disangka telah menyuap Akil Mochtar saat menjabat Ketua MK. Romi ditahan di Rutan Guntur dan Masyitoh di Rutan KPK. Keduanya kini telah menghuni Lapas Sukamiskin.

4. Bupati Empat Lawang dan Istri
Penahanan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya, Suzanna oleh KPK pada 6 Juli 2015. Keduanya juga disangka menyuap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi (MK). Budi ditahan di Rutan Guntur sedangkan istrinya di Rutan KPK.

5. Gubernur Sumatera Utara dan Istri
Senin, 3 Agustus 2015 Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanto resmi ditahan KPK. Keduanya disangka telah menyuap hakim PTUN Medan. Gatot ditahan di Rutan Cipinang dan istrinya di Rutan KPK.  

Terbaru adalah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu (2016-2021) Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari.

Yang sangat memalukan, keduanya ditangkap, dua hari lalu, di Rumah Dinas Gubernur, tempat yang seharusnya digunakan untuk istirahat dan melayani rakyat, tapi rupanya dipakai untuk melayani kerakusan terhadap uang haram.

Bulan Ramadhan rupanya tak menghalangi Ridwan dan Lily untuk setidaknya puasa selama satu bulan untuk tidak menjadi maling uang rakyat.

Pasangan suami-istri itu diduga menadah fee proyek yang dimenangkan PT SMS di Provinsi Bengkulu dari komitmen 10 persen perproyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya.

Dari dua proyek yang dimenangkan PT SMS, Ridwan dijanjikan Rp4,7 miliar (setelah dipotong pajak) dari dua proyek di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu proyek pembangunan atau peningkatan jalan TES-Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp37 miliar dan proyek pembangunan atau peningkatan jalan Curuk Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp16 miliar.

Ridwan dan istri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Mengapa harus melibatkan istri?

Jika ingin main aman, seharusnya para maling tidak melibatkan istri mereka, terutama untuk mengantisipasi apabila tertangkap, setidaknya supaya ada yang membantu mengurus anggota keluarga dan membantu proses hukum.

Sebagaimana kita saksikan, banyak istri koruptor yang kemudian sibuk mendukung suami mereka saat di seret di pengadilan Tipikor. Para istri ini tidak hanya aktif mendatangi pengadilan, tetapi juga mengurus anak-anak mereka.

Memanfaatkan hukum Indonesia yang lembek, yang tidak akan menghukum orang-orang yang sudah menikmati harta korupsi (seperti istri, anak atau sanak-kerabat dan teman-teman dekat), seharusnya koruptor tidak perlu mengajak anggota inti keluarga untuk bermain uang haram.

Jadi, jika sampai melibatkan istri, kemungkinan para koruptor itu kehilangan orang kepercayaan. Sebagai maling, kecurigaan bahwa dirinya bakal balik dimaling sangat tinggi, sehingga membutuhkan satu orang terpercaya, dan itu adalah istri sendiri. Selain itu, istri adalah orang terdekat yang paling mudah dikendalikan.

Namun, dari sisi yang lain, sebagai rakyat (korban), penangkapan sepasang suami-istri tampak lebih adil. Bagaimanapun, uang korupsi tidak akan dinikmati sendiri. Mereka yang pertama menikmati uang kotor tersebut adalah keluarga, sehingga mereka semua pantas mendapat hukuman.

Sebagai orang terdekat, istri misalnya, pastinya harus mengetahui berapa gaji halal suami sebagai politisi. Apabila uang belanja ternyata tidak terbatas, jauh dari besaran gaji, mereka seharusnya curiga bahwa suami telah berubah menjadi rampok. Pada kondisi ini, istri pasti menolak jika tidak bermental bejat, sama seperti suami. Nyatanya, mereka dengan bangga menikmatinya juga.

Karena faktanya seperti itu, seharusnya ada UU yang menghukum serta keluarga koruptor yang turut menikmati uang hasil dari menggarong, atau minimal mengembalikan uang tersebut ke negara jika ternyata tidak tahu.   

Terbaru
Politik