Politik

Pansus Hak Angket KPK konsultasi ke BPK

5.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:54
04 JUL 2017
Reporter
Dhuha Hardiansyah
Sumber
Antara

Rimanews - Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) menyambangi Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) untuk melakukan konsultasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kedatangan Pansus Hak Angket DPR ke BPK bertujuan untuk melaksanakan Pertemuan Konsultasi dengan BPK tentang hasil pemeriksaan keuangan negara pada KPK selama ini," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (04/07/2017).

Sejak 2006 sampai dengan 2016, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan negara berupa Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1), BPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. 

Hasil pemeriksaan keuangan negara kemudian diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 23E ayat (2) dan hasil pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga dan/atau badan yang melakukan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan UU, seperti tercantum dalam Pasal 23E ayat (3).

Sejalan dengan visi BPK yang tercantum dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020, yaitu "Menjadi pendorong tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat", dalam kerangka pelaksanaan tugas konstitusional DPR, BPK mendukung setiap upaya yang dapat menjamin agar pengelolaan keuangan negara dapat mencapai tujuan bernegara. 

Keseriusan DPR

Keseriusan Pansus Hak Angket KPK DPR RI dibuktikan salah satunya dengan membuka posko pengaduan sekaligus layanan online melalui pansus_kpk@dpr.go.id. Hal ini dilakukan menyusul terjadinya pro dan kontra di masyarakat ihwal pembentukan Pansus hak angket untuk KPK.

Posko pengaduan Pansus Hak Angket KPK dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah pada 19 Juni. Menurut Fahri dibukanya dua posko pengaduan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan.

Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, dengan dibukanya posko pengaduan, masyarakat bisa secara langsung berpartisipasi memberikan masukan ataupun laporan yang mungkin dianggap penting untuk peningkatan kinerja Pansus Hak Angket KPk.

Hak Angket ditentang

Sebelumnya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas menyatakan bahwa Pansus Hak angket KPK cacat hukum.

Ketua Umum APHTN-HAN Mahfud MD menjelaskan, ada tiga hal dasar Pansus dinilai cacat hukum. Pertama, karena subyek hak angket, yakni KPK dinilai keliru. Kedua, obyek hak angket, yakni penanganan perkara KPK. Obyek penyelidikan hak angket harus memenuhi tiga kondisi, yakni hal penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.

Ketiga, prosedurnya dinilai salah. Prosedur pembuatan pansus itu, lanjut Mahfud, diduga kuat melanggar undang-undang karena prosedur pembentukan terkesan dipaksakan. Seharusnya, kata Mahfud, rapat paripurna dilakukan voting lantaran seluruh fraksi belum mencapai kesepakatan.

Sebagian masyarakat juga menentang pembentukan hak angket yang diajukan DPR terhadap KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada bulan lalu dengan 1.350 responden dipilih secara acak dan margin of eror 2,5 persen, mencatat sekitar 65 persen masyarakat menentang dan hanya 30 persen yang setuju.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
Politik