Politik

HRW sebut Perppu pembubaran Ormas berbahaya

4.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:08
13 JUL 2017
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Editor
Abdullatif Assalam
Sumber
Rimanews

Rimanews - Human Rights Watch (HRW) ikut mengecam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang memberikan wewenang kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa hak banding.

"(Perppu) ini berbahaya ... ini adalah pelanggaran terhadap hak kebebesan berserikat, berbicara, dan berpikir," kata peneliti HRW Andreas Harsono, dikutip dari CNN.

"Ini seperti menembak burung pipit menggunakan meriam, seperti membakar lumbung gandum untuk menangkap beberapa tikus. Ini berlebihan."

Perppu memberikan hak penuh kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa melalui proses peradilan. Pengurus dan anggota Ormas yang dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila juga terancam sanksi pidana seumur hidup, atau penjara lima sampai 20 tahun penjara.

HRW khawatir Perppu tersebut akan digunakan pemerintah untuk membubarkan Ormas-ormas lain selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dalam konferensi pers, Rabu malam, Ketua Umum HTI Rokhmat S. Labib mengungkapkan hal serupa bahwa Perppu dengan banyak pasal karet ini menjadi ancaman bagi semua Ormas di Indonesia, bukan hanya HTI.

"Tatkala Ormas itu dinilai oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan Pancasila dan seterusnya, maka dengan mudah pemerintah membubarkan," kata Rokhmat.

Pengacara HTI, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, pembubaran organisasi dakwah yang didirikan Syeikh Taqiyuddin An Nabhani mirip dengan pembubaran Partai Masyumi oleh rezim Orde Lama.

Pemerintah mengklaim Masyumi anti-Pancasila karena menolak konsep nasionalisme agama dan komunisme (Nasakom) yang dikampanyekan Presiden Sukarno.

"Pada masa Bung Karno, pernah dikatakan, barang siapa menentang Nasakom itu anti-Pancasila. Jadi, sekarang tafsirannya bisa lain lagi. Dan kekhawatiran kita adalah pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi tafsirkan Pancasila dengan versi mereka," kata Yusril.

Dia khawatir pemerintah akan menggunakan Perppu ini untuk membubarkan Ormas manapun yang mereka sebut anti-Pancasila.

"Kalau seperti ini sangat berbahaya. Kita enggak tahu nanti presiden selanjutnya seperti apa. Dia bisa tafsirkan Pancasila seenaknya dan bubarkan Ormas yang menurutnya bertentangan," ujarnya.

KATA KUNCI : , , , , , ,
Terbaru
Politik