Politik

PKB tak pedulikan gertakan Jokowi soal presidential threshold

11.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
10:44
15 JUL 2017
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak menggubris rencana Presiden Jokowi yang akan melakukan evaluasi terhadap partai pendukung pemerintah terkait presidential threshold yang diinginkan pemerintah sebesar 20-25 persen.

"Keputusan partai politik untuk mendukung atau tidak terhadap keinginan pemerintah terkait PT (presidential threshold) telah berdasarkan kajian masing-masing dan kajian itu berdampak pada parpol masing-masing, untuk keberlangsungan partai politik ke depan. Jadi ini ranah partai," kata Wasekjen PKB, Daniel Johan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/07/2017).

Katanya, bila partai pendukung pemerintah seperti PKB mengikuti kemauan pemerintah, tentu ada dasar dan kajian dari partai.

"Apakah akan memberikan keuntungan atau tidak bagi partai. Yang pasti, pilihan partai terkait PT atau yang lain dasarnya adalah untuk keberlangsungan partai," ujarnya.

Presiden Jokowi akan memberikan evaluasi kepada partai-partai pendukung pemerintah yang tak sejalan dan tidak konsisten mendukung presidential threshold sebesar 20-25 persen yang saat ini dibahas pada RUU Pemilu. Hal ini dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Ya gak ada sanksinya. Penilaian bapak Presiden saja," kata Tjahjo.

Menurut, PKB ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold harus makin kecil dan ambang batas parlemen makin besar untuk kemajuan konsolidasi demokrasi. Alasannya, masyarakat akan diberikan banyak pilihan untuk menentukan pemimpinnya.

Dengan kecilnya ambang batas pilpres, partisipasi publik untuk mencari pemimpin semakin dibuka. Sementara itu, dengan besarnya ambang batas parlemen, pengambilan keputusan di DPR semakin sederhana karena partai yang terlibat semakin sedikit.

Pansus RUU Pemilu di DPR saat ini menyepakati 5 paket isu krusial yang seharusnya bisa disepakati dalam rapat pada Kamis (13/-7/2017). Akan tetapi, rapat tersebut gagal mencapai mufakat. Oleh sebab itu, lima isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu akan diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar pada 20 Juli 2017. Lima isu krusial yaitu presidential threshold, parliamentary threshold, sebaran kursi perdaerah pemilihan, metode konversi suara, dan sistem pemilu.

Politik