Politik

PKS tegaskan tolak Perppu pembubaran Ormas

7.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:20
18 JUL 2017
Editor
Abdullatif Assalam
Sumber
Antara

Rimanews - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa partainya akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di parlemen pada masa sidang Agustus mendatang.

Menurut dia, Perppu tidak hanya menyasar satu Ormas dan berpotensi mengubah Indonesia dari negara hukum menjadi negara kekuasaan.

"Perppu ini tidak menyasar Ormas tertentu, namun juga Ormas umum. (Dalam Perppu ini) dihilangkan proses cek dan ricek pada pengadilan, ini artinya akan mengubah komitmen dari negara hukum bisa menjadi negara kekuasaan," katanya, Selasa (18/07/2017), seperti dikutip dari Antaranews.

Hidayat menilai, saat ini tidak ada kegentingan dan situasi yang mendesak penerbitan Perppu tersebut, dan banyak pasal dalam Perppu yang bisa multitafsir sehingga berpotensi menjadi pasal karet.

"Secara prinsip kita mengkritisi, kita memahami itu hak Presiden, tapi ada pembatasan terkait yang penting dan mendesak," katanya.

Selasa siang, puluhan ribu massa yang tergabung dalam Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek menggelar aksi damai di Patung Kuda Monas, Jakarta, menolak Perppu pembubaran Ormas.

Koordinator Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek Habib Kholilullah Al-Habsyi menyebut Perppu Ormas sebagai jalan pintas pemerintahan Joko Widodo menuju kediktatoran. Ia menganggap, pembubaran Ormas menggunakan Perppu lebih kejam dari penjajah Belanda, Orde Lama dan Orde Baru.

Massa menuntut Presiden Jokowi segera membatalkan Perppu tersebut.

"Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami bersama ulama, habaib, tokoh, aktivis bersatu menyeru kaum Muslimin di seluruh tanah (air) agar tidak memilih partai, bupati, gubernur, dan presiden yang menerbitkan dan mendukung Perppu Ormas yang isinya sangat represif, otoriter, dan anti-Islam," kata Habib Al-Habsyi.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
Politik