Politik

Dibubarkan, HTI akan melakukan perlawanan hukum

5.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:22
19 JUL 2017
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Editor
Abdullatif Assalam
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pemerintah secara resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/07/2017). Mengenai hal tersebut, juru bicara HTI Ismail Yusanto menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan melakukan perlawanan hukum.

"Pencabutan status badan hukum HTI adalah bukti nyata kesewenang-wenangan pemerintah," kata Ismail, melalui pesan singkat. "HTI tidak akan tinggal diam. HTI akan melakukan perlawanan hukum."

Pencabutan status badan hukum HTI diumumkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka Ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 Pasal 80A," kata Freddy.

Namun menurut Ismail, pemerintah telah melanggar Perppu tersebut karena mencabut status badan hukum HTI tanpa peringatan.

"Menurut Perppu No. 2/2017, pencabutan status hukum adalah sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan sebuah Ormas setelah sebelumnya disampaikan surat peringatan," jelasnya.

"Sampai ini hari, HTI tidak pernah tahu kesalahan apa yg sudah dilakukan karena tidak pernah ada surat peringatan sebagaimana diatur dalam Perppu tersebut. Tiba-tiba dicabut begitu saja. Jadi, pemerintah telah melanggar aturan yang dibuat sendiri. Inilah bukti kesewenang-wenangan atau kedzaliman itu."

Kemenkumham tidak memungkiri ada pihak-pihak yang menentang pembubaran HTI. Oleh karena itu, dia meminta pihak-pihak tersebut mengajukan keberatan lewat jalur hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, meski pemerintah sendiri lebih memilih membubarkan HTI dengan menerbitkan Perppu, bukan melalui proses pengadilan.

"Silahkan mengambil jalur hukum," ujar Freddy.

Politik