Politik

Yusril siapkan uji materi UU Pemilu

6.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
10:03
21 JUL 2017
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan uji materi RUU Pemilu yang baru disahkan oleh DPR RI begitu setelah Presiden menandatangani dan dimuat dalam lembaran negara.

"Saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi," kata Yusril di Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Perjuangan secara politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan presidential treshold, usai sudah.

"Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45," ujar dia.

Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum ".

"Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD," sambung Yusril.

Jadi pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD.

Baik pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak, presidential treshold mestinya tidak ada. Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai.

"Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak  mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden," ungkapnya.

Ia berharap, Mahkamah Konstitusi sebagai "pengawal penegakan konstitusi" di negeri ini akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian UU Pemilu ini.

"Kepentingan Presiden Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Namun saya berharap MK tetap tidak dapat diintervensi oleh siapapun," kata mantan Menkumham itu.

Andaikan tidak ada yang lain yang akan melawan UU Pemilu yang baru disahkan ini secara sah dan konstitusional, maka tidak masalah bagi saya, untuk sendirian saja berjuang menghadapi Presiden dan DPR di Mahkamah Konstitusi nanti.

"Kebenaran toh tidak tergantung pada banyak sedikitnya orang atau kuat dan lemahnya posisi dalam politik," pungkas Yusril.

Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
Politik