Politik

Krisis Qatar, peran Indonesia dan kebutuhan penyelesaiannya

6.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:32
21 JUL 2017
Reporter
Abdullatif Assalam
Sumber
Rimanews

Rimanews - Berlarut-larutnya krisis politik di kawasan Timur Tengah setelah Arab Saudi dan sekutunya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dikhawatirkan akan berdampak ke negara-negara lain, termasuk Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan semua negara yang sedang berkonflik tersebut.

Ketua Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, posisi Indonesia dilematis dalam menghadapi pengucilan Qatar oleh Saudi dan sekutunya.

“Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan baik dan potensi kerja sama investasi serta perdagangan dengan seluruh negara-negara Muslim di kawasan Teluk, baik Qatar maupun Arab Saudi,” katanya, melalui surat elektronik, Jumat (21/07/2017).

Di Indonesia, Qatar memiliki investasi di berbagai bidang, seperti keuangan melalui Qatar National Bank (QNB) dan telekomunikasi lewat Indosat Ooredoo. Selain itu, lembaga sosial di Qatar juga aktif mengucurkan dana bantuan ke Indonesia, termasuk saat terjadi bencana Tsunami di Aceh 2004 lalu. Dana bantuan dari lembaga sosial di Qatar disalurkan melalui Qatar Charity sejak 2005.

Qatar juga menjadi salah satu negara tujuan bagi buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik, konstruksi, pertambangan dan jasa. 
Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, ada sekitar 30 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Qatar, dengan sebaran sekitar 9.600 domestik, 13.500 lebih pekerja profesional, semi-skilled dan keluarga, sedangkan sisanya lain-lain atau tidak mencantumkan jenis pekerjaan mereka.

Sementara menurut Data Migrant Care, terdapat 75 ribu orang buruh migran asal Indonesia di Qatar.

Farouk, yang baru mengunjungi Doha Mei 2017, menjelaskan, selama ini hubungan Indonesia dengan Qatar berjalan baik. Jika dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya, investasi Qatar di Indonesia terbilang paling besar.

Data Kementerian Perindustrian menyebutkan, perdagangan Indonesia dan Qatar meningkat dengan rata-rata 3,8 persen per tahun. Pada 2011, nilai perdagangan kedua negara mencapai US$683 juta atau setara Rp9,09 triliun dan hingga September 2016 meningkat menjadi US$828 juta. Ekspor produk Indonesia ke Qatar diantaranya kayu, furnitur, otomotif, dan tekstil.

Dengan demikian, dampak krisis politik di Qatar sedikit banyak berpengaruh terhadap Indonesia, meski untuk saat ini belum begitu signifikan. Perlu dicatat, Qatar memiliki komitmen investasi baru bersama pemerintah senilai US$1 miliar lewat Qatar Investment Authority.

Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi krisis Qatar. Farouk mengapresiasi kebijakan politik luar negeri pemerintah yang bersikap netral. Menurut dia, sikap ini sudah tepat karena posisi Indonesia yang bersahabat dengan semua negara Muslim di Teluk.

Namun, Indonesia seharusnya bisa berperan lebih aktif dalam mendorong penyelesaian krisis Qatar karena beberapa hal.

Pertama, banyak WNI yang bekerja di Qatar. Dan di sisi lain, Qatar juga memiliki investasi yang cukup besar di Indonesia.

Indonesia bisa bersama-sama Turki mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk proaktif menyelesaikan kemelut di kawasan Teluk. “Tuntutan Arab Saudi dan sekutunya di Timur Tengah tempo hari tidak realistis, permintaannya sulit di penuhi. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson pun menganggap tuntutan negara-negara Arab ini not actionable (tidak dapat di laksanakan),” terang Farouk.

Kedua, pemerintah harus mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat krisis Qatar terutama menyangkut keberlangsungan perdagangan dan investasi yang sudah berlangsung.

Dengan berperan aktif dalam penyelesaian krisis Qatar, negara kaya sumber daya minyak dan gas, secara langsung dan tidak langsung, Indonesia sebenarnya dapat membuka peluang menarik investasi yang lebih besar lagi.

Seperti diungkapkan Farouk, Qatar’s Sovereign Wealth Fund dengan dana sebesar US$335 miliar telah berinvestasi real estate di banyak pusat kota dunia seperti New York (dengan memiliki sebagian Empire State Building), London (Canary Wharf), dan Singapore (Asia Square Tower).

Selain itu, Qatar juga menggelontorkan dana investasi ke banyak perusahaan global seperti Volkswagen (VW), Siemens, Barclays, Credit Suisse, dan baru-baru ini di perusahaan gas Inggris National Grid Plc. Dan bahkan masuk ke “emerging markets” dengan berinvestasi di perusahaan tepung terbesar di Turki dan perusahaan raksasa minyak Rusia Rosneft PJSC.

Ketiga, krisis Qatar pada esensinya bukanlah masalah agama, tapi sekedar konflik kepentingan politik semata. Saudi melihat Qatar sebagai negara yang tidak sejalan dengan kepentingan politik mereka.

“Ini tergambar dari surat yang dikirim Mufti Besar Qatar Shaykh Anwar El-Badawi kepada Mufti Besar Saudi Shaykh Abdul Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh yang mengkritisi sikap yang cenderung menggunakan Agama untuk persoalan politik Saudi ini, padahal pada kenyataannya justru bertentangan dengan semangat Islam menurut Mufti Qatar,” papar Farouk.

Ada beberapa hal yang menyebabkan isolasi Qatar oleh Saudi, di antaranya adalah dukungan yang diberikan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin. Saudi dan sekutunya, terutama rezim kudeta Mesir, menganggap hal itu sebagai ancaman besar.

“Kekuatan ekonomi Qatar di satu sisi dan sikap akomodatifnya terhadap kelompok-kelompok pro-perubahan di Timur Tengah dianggap dapat menjadi ancaman dalam jangka menengah dan panjang,” jelas Farouk.

Qatar walaupun sama-sama merupakan pemerintahan monarki absolut seperti Saudi, secara politik lebih realistis dalam mengakomodasi suara dari kelompok yang dicap teroris oleh Saudi.

Qatar adalah salah satu negara di Kawasan Teluk yang memprotes penggulingan Mohammad Mursi yang terpilih sebagai presiden Mesir secara demokratis. Penggulingan tersebut disinyalir mendapatkan dukungan dari Uni Emirat Arab dan Saudi. Seperti Turki, Qatar menganggap pemerintahan Mursi perlu didukung karena secara de jure dan hukum internasional merupakan rezim yang sah.

Beberapa pihak seperti menteri luar negeri Jerman melihat kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Saudi beberapa waktu lalu berkontribusi atas krisis di kawasan Teluk. Dukungan terbuka Trump terhadap Saudi bahkan berbeda dengan sikap Departemen Luar Negeri AS dan Pentagon yang cenderung ingin menjaga kenetralan Amerika Serikat. 

Sementara beberapa analis melihat ada alasan politik karena latar belakang menantu Trump Jared Kushner yang sangat pro-Zionis dan ekonomi, yakni kepentingan bisnis keluarga Kushner, di balik aksi boikot terhadap Qatar.

Keempat, dalam koridor ke-Indonesiaan, krisis Qatar ini jangan sampai menuai konflik horisontal di masyarakat akibat sikap reaksional pihak-pihak tertentu yang menjustifikasi sikap Saudi dengan pendekatan agama.

Farouk melihat ada sejumlah pihak yang berafiliasi ke Saudi dan kemungkinan mendapatkan pendanaan sosial yang cenderung menjustifikasi apapun kebijakan dinasti Saud dari perspektif agama, bahkan cenderung menyerang pihak lain seperti Ikhwanul Muslimin.

Terakhir, persoalan di Teluk diharapkan tidak berkembang di tanah air, karena berpotensi merusak kebhinekaan dan stabilitas politik Indonesia. Apalagi, suhu politik di dalam negeri sedang cukup panas usai pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dapat membawa Indonesia menuju era kediktatoran karena pemerintah dapat memberangus semua kelompok yang berseberangan dengan mereka menggunakan dalih anti-Pancasila dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Politik