Politik

Indonesia harus lawan kekejaman Israel

9.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:23
25 JUL 2017
Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin
Editor
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin menyatakan Indonesia harus melawan kekejaman Israel kepada Palestina dengan ekonomi dan politik.

“Indonesia harus melakukan upaya yang lebih keras lagi dalam bidang ekonomi dan diplomatik. Pertama, dalam bidang ekonomi harus berani memboikot produk-produk Israel dan pendukung Israel yang masuk ke Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (25/07/2017).

Kedua, dalam bidang diplomatik, di PBB, Indonesia juga harus menekan Dewan Keamanan PBB dan bekerjasama dengan negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, seperti, Prancis, Polandia, Rusia, dan Inggris.

“Indonesia juga harus mendorong diresmikannya Kedutaan Besar Indonesia di Palestina. Memang, saat ini Indonesia sudah memiliki Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina, namun posisinya di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania. Jadi, bila Kedubes RI ada di Palestina, maka semakin nyata pengakuan Indonesia atas kedaulatan Palestina,” katanya.

Menurut politisi PDIP itu, penutupan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem bukan hanya sekadar mengusik umat Islam. Akan tetapi, tindakan Israel merupakan pelanggaran yang dilakukan berulang kali  terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dan pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi.

Walaupun Israel sudah menyingkirkan alat deteksi logam di gerbang masuk masjid Al-Aqsa, Yerusalem, negara zionis tersebut tenyata justru menutup 8 dari 10 pintu masuk masjid Al-Aqsa. Israel hanya membuka 2 akses pintu masuk, itu pun dengan penjagaan yang sangat ketat.

Kondisi ini masih membuat umat Muslim, khususnya warga Palestina kesulitan untuk beribadah di dalam masjid suci tersebut.

Bahkan, Israel-pun telah melakukan kekerasan di Amman dan menembaki warga secara brutal yang protes di depan kedubes Israel.

Sikap pemerintah

Indonesia akan memberikan pernyataan sikap di hadapan Dewan Keamanan (DK) PBB, terkait ketegangan yang tengah terjadi di Al-Aqsha. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi mengatakan ia telah meminta Duta Besar RI di New York untuk berbicara dalam acara open session DK PBB pada Selasa (25/7) malam waktu setempat atau Rabu dini hari nanti.

DK PBB sebelumnya telah mengadakan pertemuan untuk membahas situasi di Al-Aqsha. Pertemuan tertutup yang hanya dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tetap DK PBB itu diselenggaarkan pada Senin (25/7).

Retno mengatakan, Indonesia sebelumnya telah berkomunikasi dengan Menlu Swedia mengenai pandangan-pandangan Indonesia dalam isu al-Aqsha. Dengan demikian, meskipun pertemuan DK PBB dilakukan secara tertutup, Indonesia masih bisa menyampaikan aspirasi melalui Swedia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Retno menegaskan tiga hal terkait sikap Indonesia dalam konflik ini. Pertama, Indonesia mengecam pembatasan akses ibadah di al-Aqsha, karena beribadah dinilai sebagai hak yang harus dihormati. Kedua, Indonesia khawatir situasi yang semakin memanas akan mengubah status quo Al-Aqsha. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan pentingnya mempertahankan status quo di wilayah tersebut. Ketiga, Indonesia mengharapkan supaya kekerasan diakhiri.

Politik