Politik

Gerindra keluar Pansus Angket KPK karena rawan dimanfaatkan Jokowi

5.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:58
26 JUL 2017
Fadli Zon
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Fraksi Partai Gerindra memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket KPK karena rawan dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kepentingannya.

"Gerindra tidak mau ikut arus atau genderang pemerintah soal Pansus Angket KPK sehingga memilih keluar dari Pansus Hak Angket KPK," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/07/2017).

Dia menegaskan, Gerindra tidak akan melemahkan KPK.

“Dimanfaatkan pemerintah bisa untuk mengoreksi, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain, kita lihat saja sikap pemerintah seperti apa. Tapi bisa saja hasil Pansus Hak Angket KPK dipakai Presiden untuk meningkatkan popularitas Jokowi,” ujarnya.

Indikator tersebut bisa dilihat dari anggota Pansus Hak Angket KPK, di mana anggotanya terdiri dari partai-partai pendukung pemerintah.

“Artinya, nanti akan bernuansa untuk kepentingan pemerintah. Tapi yang pasti, mundurnya Gerindra tidak ada kaitannya dengan kasus Sandiaga Uno dan RUU Pemilu,” pungkas Fadli.

Gerindra secara resmi menyatakan mundur dari Pansus Hak Angket KPK melalui surat yang dikeluarkan pada Kamis pekan lalu.

Dalam surat tersebut, Gerindra tidak menyebutkan apa alasan mereka mundur dari Pansus. Namun, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Desmon J Mahesa saat itu mengatakan bahwa pihaknya melihat ada upaya pelemahan KPK.

"Karena Fraksi Gerindra melihat ada oknum-oknum yang melemahkan KPK. Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada maka kami harus keluar,” kata Desmon.

Sejak awal pembentukannya, Pansus Hak Angket KPK menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Yang menolak yakin, ini adalah upaya DPR untuk melemahkan KPK.

Sementara pihak yang mendukung mengatakan, penggunaan hak angket terhadap KPK sudah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 khususnya dalam Pasal 79 ayat 3.

"Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah Hak DPR untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ali Lubis beberapa waktu lalu kepada Rimanews.

Dia mendukung penggunaan hak angket DPR terhadap KPK karena dianggap sebagai bentuk evaluasi.

"Sebab tidak ada satupun manusia dapat menjamin kalau Lembaga KPK didalam menjalankan tugas dan wewenangnya di dalam memberantas korupsi sudah sesuai dengan harapan semua orang? Sebab saat ini, masih ada beberapa kasus yang ditangani oleh KPK belum juga selesai, lalu apakah ada jaminan pula di dalam penggunaan anggarannya KPK tidak menyimpang?" ujarnya.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
Politik