Politik

Dianggap mulai melenceng, PAN evaluasi keikutsertaan di Pansus Angket KPK

6.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:58
26 JUL 2017
Dok. Logo KPK.
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengevaluasi keikutsertaan mereka dalam Panitia Khusus Hak Angket KPK karena dinilai mulai melenceng dari tujuannya dan terdapat indikasi akan melemahkan KPK.

“Fraksi PAN berencana untuk mengevaluasi, mengkaji keberadaan PAN di Pansus Angket KPK,” kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/07/2017).

PAN akan segera memanggil anggotanya yang masuk dalam Pansus Hak Angket KPK.

“Fraksi PAN akan dengarkan penjelasan dari anggota, selanjutnya akan dibawa dalam rapat pleno fraksi, terus dibawa ke DPP PAN,” kata Yandri.

Ia menyatakan, saat pembentukan Pansus Hak Angket KPK, Fraksi PAN tidak mengirim anggotanya dengan harapan Pansus Hak Angket KPK tidak jalan. Namun akhirnya Pansus KPK tetap jalan. Karena tetap jalan, maka kita kirim nama untuk masuk ke Pansus Hak Angket KPK.

“Namun dalam perjalanannya, PAN lihat kerja Pansus Hak Angket KPK tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti menggali informasi untuk memperkuat KPK masih parsial dan terkesan untuk melemahkan KPK,” kata Yandri.

Ia bahkan menduga, Pansus Hak Angket ini digunakan untuk memuluskan kepentingan dari kelompok atau orang tertentu.

“Semua bisa terjadi, apakah untuk memperkuat atau untuk melemahkan. Bisa saja ada kelompok tertentu yang memanfaatkan Pansus Hak Angket KPK untuk tujuan tertentu, tidak hanya pemerintah, tapi ada orang-orang atau kelompok tertentu,” kata Yandri.

Sebelumnya, Partai Gerindra juga memutuskan untuk keluar dari Pansus Hak Angket KPK pada Kamis pekan lalu.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, hal itu dilakukan karena Pansus rawan dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingannya.

"Gerindra tidak mau ikut arus atau genderang pemerintah soal Pansus Angket KPK sehingga memilih keluar dari Pansus Hak Angket KPK," kata Fadli.

“Dimanfaatkan pemerintah bisa untuk mengoreksi, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain, kita lihat saja sikap pemerintah seperti apa. Tapi bisa saja hasil Pansus Hak Angket KPK dipakai Presiden untuk meningkatkan popularitas Jokowi,” ujarnya.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
Politik