Politik

PNS terlibat HTI diminta mundur, Ismail Yusanto: Kenapa anggota HTI dipersekusi?

4.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:59
27 JUL 2017
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ismail Yusanto menyayangkan sikap pemerintah yang meminta pegawai negeri sipil (PNS) anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk segera mengundurkan diri.

"Kan menurut pemerintah sudah dibubarin. Kenapa juga anggota HTI terus dipersekusi. Apa salah mereka?" kata Ismail saat bersilaturahim di Gedung DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Kamis (27/07/2017).

Ia lalu membandingkan sikap pemerintah terhadap HTI dan tersangka korupsi yang dibiarkan memimpin sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Pemilu pada 21 Juli lalu.

"Mereka tidak korupsi. Sementara di luar sana banyak penjahat dibiarkan saja, tersangka koruptor malah memimpin sidang paripurna kan," tambahnya.

Dia menyebut pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, tidak etis meminta mantan anggota HTI mundur dari pekerjaannya sebagai PNS.

"Mestinya itu tidak boleh dilakukan. Apa salah mereka, HTI salah apa juga sampai sekarang gak tahu," ujarnya.

Pada Senin, Tjahjo mengatakan bahwa PNS yang tergabung dalam struktur HTI harus segera mengundurkan diri lantaran organisasinya sudah dibubarkan setelah status badan hukumnya dicabut oleh pemerintah melalui.

Pencabutan status badan hukum HTI diumumkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, pada 19 Juli, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Kalau dia sebagai pengurus, ya silakan mundur (dari PNS). Karena dia berarti sudah kader kan," ujar Tjahjo.

"Bagaimana kalau dia sendiri sudah anti-Pancasila? Padahal kan tugasnya adalah menjabarkan sila-sila Pancasila, membuat Perda (peraturan daerah) dan kebijakan lain," lanjut dia.

Namun, Tjahjo mengingatkan, harus diteliti lebih jauh mengenai tingkat keanggotaan seorang PNS dalam HTI. PNS yang tingkat keanggotaannya pada level rendah, kata dia, jangan sampai menjadi korban melalui pemberhentian.

"Jangan baru ikut dakwah sehari, baru jadi simpatisan, diminta mundur. Intinya kan disadarkan, dipanggil. Kan ada Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)," ujar Tjahjo.

Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
Politik