Politik

Muhaimin minta Banser tidak memusuhi kader HTI

6.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
21:20
27 JUL 2017
Dok. Banser.
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Islandar mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Banser, untuk merangkul dan tidak memusuhi kader atau simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Terhadap pembubaran yang telah terjadi ini kita ambil hikmahnya dan tentu saya berharap HTI untuk tidak dimusuhi karena sudah dibubarkan," kata Muhaimin di Gedung DPP PKB, Jakarta, Kamis (27/07/2017). "Maka mari kita rangkul, kita ajak dialog, kita ajak bicara supaya menjadi bagian dari keluarga kita sendiri. Menjadi bagian dari saudara-saudara kita sendiri. Tidak usah dimusuhi."

"Semua lah (kita ajak untuk merangkul HTI), terutama Banser supaya tidak keras-kerasan karena pada dasarnya HTI sudah tidak ada," tambahnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengungkapkan maksud kedatangan Ketua Umum HTI Rochmat S. Labib dan jajarannya ke kantornya, selain untuk meminta PKB menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), juga meminta agar anggotanya tidak dipersekusi.

"(Mereka meminta) supaya tidak terjadi persekusi atau permusuhan atau memojokkan para pengikut HTI di daerah. HTI memang sudah dibubarkan, tapi kita imbau agar anggotanya tidak dimusuhi," katanya.

Menurut Cak Imin, dalam sebuah negara demokrasi dan hukum tentu masyarakat harus menjunjung rasa saling menyayangi dan hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi.

"Yah, supaya inikan negara demokrasi jadi semua tidak boleh bermusuhan, tidak boleh mempersekusi supaya semua berpijak pada proses hukum. Proses hukum itu, yah, kita dukung proses yang berjalan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) karena keputusan tertinggi adalah hukum," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, baik dari pihak HTI maupun PKB, keduanya mengaku melangsungkan pertemuan atas inisiatif salah satu petinggi di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebelumnya, juru bicara HTI Ismail Yusanto menyayangkan sikap pemerintah yang meminta agar kader HTI yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) segera mengundurkan diri.

"Kan menurut pemerintah sudah dibubarin. Kenapa juga anggota HTI terus dipersekusi. Apa salah mereka?" katanya.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sangat tidak etis mengatakan hal tersebut. "Mestinya itu tidak boleh dilakukan. Apa salah mereka, HTI salah apa juga sampai sekarang gak tahu," ujarnya.

Ismail juga mengatakan bahwa tidak ada kader HTI di pemerintahan yang terlibat korupsi, oleh karena itu ia sangat menyayangkan ucapan Tjahjo. 

Ia lalu membandingkan sikap pemerintah yang membiarkan tersangka korupsi memimpin sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Pemilu.

"Mereka tidak korupsi. Sementara di luar sana banyak penjahat dibiarkan saja, tersangka koruptor malah memimpin sidang paripurna kan," katanya.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
Politik