Politik

Menteri BUMN Rini Soemarno layak diganti

5.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
00:33
28 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Koordinator Lingkar Muda Nusantara (Lima NU), Asbit Panatagara menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Sumarno sudah sangat layak untuk di ganti lantaran sangat tidak profesional dan menjadi beban serta merepotkan Presiden Jokowi dan Tidak peka terhadap Korupsi.

"Beban politik yang diemban menteri BUMN, Rini Sumarno saat ini adalah tak kunjung dibukanya boikot DPR terhadapnya sehingga membuat Rini tidak pernah bisa (ikut) Rapat dengan DPR RI dan selalu diwakilkan Menkeu jelas ini merepotkan," ujar Asbit kepada wartawan, Kamis (27/7/2017).

Presiden, kata Asbit, harus memastikan loyalitas dan profesionalitas kerja para pembantunya tersebut.

"Dalam hal profesionalitas, menteri BUMN layak diganti mengingat kinerjanya yang tidak maksimal dan selalu menjadi beban politik presiden," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Asbit juga mengungkapkan bahwa dari sisi kinerja Rini juga sangat lamban bertindak, lantaran tidak bisa membendung kerugian BUMN Karya yang nilainya sangat fantastis yakni Rp 41 Triliun.

"Dari sisi kinerja Rini tak mampu menahan arus kerugian BUMN Karya yang selalu naik setiap tahun. Terakhir kerugian mencapai Rp 41 triliun," katanya

Selain itu Rini juga tak kunjung mengisi jabatan direktur Komersial dan Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI yang sangat vital. 

Selain Lamban Rini juga dianggap tidak peka dengan cita-cita jokowi yang ingin memberantas Korupsi, hal tersebut lantaran ia mengangkat orang-orang bermasalah sebagai staf khusus resmi semisal Ahmad Bambang yang sudah beberapa kali diperiksa dalam kasus korupsi. 

Bahkan, lanjut Asbit, dalam sebuah persidangan tindak pidana korupsi di RRC, Rini disebut menerima aliran duit sebesar US$ 5 juta.

"Dalam sebuah persidangan Tipikor di RRC, Rini disebut terima (duit) sebesar US$ 5 juta dolar,"tegasnya.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
Politik