Politik

Kader Golkar tetap dukung Novanto meski sandang status tersangka korupsi e-KTP

5.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:01
30 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Politisi Golkar yang duduk sebagai anggota Komisi II DPR, Tubagus Ace Hasan Sadzali menegaskan partainya tetap solid mendukung Setya Novanto meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan Korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Golkar sudah menyatakan sikap bahwa kita serahkan pada mekanisme hukum. Internal Golkar sendiri sejauh ini masih solid.  DPD-DPD tingkat 1 tetap menyatakan Setnov sebagai ketum," ujarnya di Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (30/07/2017).

Terkait adanya dorongan untuk mundur  dari posisi ketua umum kepada Setnov oleh Politisi Muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Ace menilai hal tersebut merupakan polemik yang sudah biasa terjadi di internal partai politik.

"Itu biasa.  Itu dinamika di internal Golkar. Sejauh ini kita tetap masih sangat solid," tegasnya.

Sebelumnya Sekjen Golkar, Idrus Marham juga mengatakan bahwa partainya akan tetap solid mendukung Setya Novanto sebagai Ketum Golkar maupun ketua DPR RI.

Idrus mengatakan bahwa kekuatan partainya berdasarkan sistem bukan pada orang per orang. Dia yakin masalah ini akan menjadi pemicu untuk menunjukkan kinerja. Kata dia, dukungan terhadap Setya Novanto mengalir.

Bahkan, Idrus memastikan bahwa partainya tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa. Jika ada rapat konsolidasi partai, hanya akan ada penyelenggaraan Rapimnas Golkar.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Ketua DPR yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7).

Terbaru
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
Politik