Nasional

Menkes era SBY divonis 4 tahun penjara

2.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:54
16 JUN 2017
Dok. Siti Fadilah Supari
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis mantan Menteri Kesehatan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Siti Fadilah Supari, dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta terkait suap pengadaan alat kesehatan tahun 2005 silam.

"Menyatakan terdakwa Siti Fadilah Supari terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua majelis hakim Ibnu Basuki di Pengadilan Tipikor, Jakarta hari ini.

Siti dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang dan pengaruhnya saat menjadi Menkes dan mengakibatkan kerugian uang negara, khususnya dalam kegiatan pengadaan alkes guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005.

Majelis Hakim menjelaskan, Siti merugikan keuangan negara dengan cara menerbitkan surat rekomendasi proyek dengan cara penunjukan langsung (PL) kepada PT Indofarma Tbk sebagai penyedia barang dan jasa melalui pejabat pembuat Komitmen (PPK), Mulya A Hasjmy.

"Menimbang Menteri tak punya kewenangan memberikan rekomendasi pada penunjukan langsung dalam hal ini mulya hasmi, PPK juga tidak boleh mengarahkan  perusahaan tertentu, Menimbang menteri bukan (kuasa) Pengguna anggaran maka menteri tidak perlu membuat rekomendasi penunjukan langsung di suatu departemennya," ujarnya.

Terdakwa saat menjabat sebagai menteri kesehatan mengeluarkan surat rekomendasi Penunjukan Langsung dalam proyek Alkes guna antisipasi KLB yang ditandatangani Menkes.

"Dengan demikian maka unsur rugikan keuangan ini sudah terpenuhi," ujar hakim.

Penyimpangan pada pengadaan alkes ini menurut majelis hakim menguntungkan PT Indofarma Tbk Rp 364.678.940 dan menguntungkan PT Mitra Medidua Rp 5,78 Milyar Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara Rp 6.148.638.000.

"Selisih uang tersebut maka unsur merugikan keuangan negara telah dipenuhi," ujarnya

Majelis hakim juga menyatakan Siti Fadilah terbukti menerima duit gratifikasi total Rp 1,9 miliar sebagaimana dakwaan kedua. Duit gratifikasi ini diterima Siti dari Direktur keuangan PT Graha Ismaya, Sri Wahyuningsih berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) senilai Rp 500 juta.

Sedangkan penerimaan lainnya yakni uang Rp 1,4 miliar diterima Siti dari Rustam Syarifudin Pakaya yang diperoleh dari Direktur Utama PT Graja Ismaya, Masrizal Achmad Syarif. 

"Terdakwa telah memperoleh uang dalam bentuk MTC dari Graha Ismaya baik sebelum lelang pelaksanaan selesai atau pun saat lelang baru diumumkan maupun setelah pengadaan lelang selesai tahun 2008. Fakta persidangan menunjukkan penerimaan uang proyek alkes tahap I 2007 dalam bentuk MTC dari PT Graha Ismaya tidak langsung diterima terdakwa namun dengan perantara anak buah terdakwa Rustam Pakaya dan adik terdakwa Rosdiyah Endang Pudjiastuti," ujar anggota hakim Yohanes Priyana.

Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terdakwa tidam mendukung program pemerintah dalam memerangi korupsi.

"Sementara hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan sudah lanjut usia serta sudah menitipkan uanh Rp 1 Milyar 350 Juta," ujarnya.

Menanggapi putusan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengaku akan pikir pikir terlebih dahulu sebelum mengambil sikap akan menempuh upaya hukum banding. "Kami akan pikir-pikir dulu yang mulia," tutur salah satu kuasa hukumnya.

Senada dengan Kuasa Hukum Siti, JPU KPK juga mengatakan akan berpikir terlebih dahulu sebelum menerima atau menolak putusan tersebut.

Setelah keluar dari ruang persidangan, Siti mengaku tidak kaget dengan putusan tersebut.

"Saya sudah mengira bahwa putusannya akan (begini) jadi gak terlalu shock, indonesia raya biasanya begitu, saya sudah melihat keanehan-keanehan sejak dari awal dakwaan, fakta-fakta persidangan, tuntutan dan saya tadinya berharap bahwa hakim memilih salah satu dakwan tapi ternyata diakumulasikan 2 dakwaan. Jadi 2 tahun dua tahun. Jadi 4 tahun," ujar siti Fadilah.

Menurutnya, sebagai warga negara biasa dirinya memasrahkan dan akan tunduk pada aturan serta penegak hukum. Dia juga memberikan saran yang membangun kepada para penegak hukum agar para penegak hukum bisa membenahinya.

"Ya memang yang berkuasa menentukan hukuman kan mereka, mau gak mau hukum kita ini begini, mudah-mudahan cepat di benerin deh, kasihan masyarakat hukum di indonesia, karena tentunya korban akan sangat banyak sekali kalau kayak gini," tegasnya

"Ini namanya memberantas korupsi dengan korup. Fakta korup data, saya punya rekamannya, saya pikir hukum sudah maju, tapi ternyata diam ditempat, pokoknya hukum masih kalah dengan politik, hukum untuk kepentingan politik," ujarnya.

Terkait dengan uang yang dialirkan kepada Sutrisno Bachir Foundation dan Amien Rais yang dimasukan dalam  Pertimbangan hukum oleh majelis hakim, Siti memastikan bahwa dirinya tidak ada hubungannya sama sekali. "Gak ada hubungan nya dengan saya. Jauh sekali hubungannya," jawabnya.

Terbaru
Nasional